Musyawarah Pembahsan dan Penetapan Perubahan APBDes TA 2026 diselenggarakan pada tanggal 04 November 2026 di Balai Desa Bukit Alim.
Musdes ini digelar sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sekaligus menyesuaikan program kerja pembangunan dengan perubahan alokasi anggaran tahun berjalan. dan memenuhi ketentuan sebagaimana Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Musyawarah Desa juga dihadiri Muspika Kecamatan Longkib, Camat Longkib Bpk. Safril,AA,S.Pd, Kapolsek Longkib Bpk. IPDA Hasan Basri, mewakili Danramil Serma Agus serta Kepala Mukim Longkib Bpk Asmirul Capah. Turut dihadiri oleh Pendamping Desa (PD) dan Pendamping Lokal Desa (PLD).
Selain itu Kepala Kampong dan Perangkat, Ketua dan Anggota BPK, Kelembagaan di Desa, dan perwakilan masyarakat dari masing masing dusun.
Suasana penetapan dan pembahasan berjalan lancar dengan sambutan dan Arahan dari Bapak Camat Longkib, dilanjutkan dengan agenda pembahasan.
Ketua BPK yang memimpin musyawarah ini sebelumnya meminta penjelasan kepada Kepala Kampong terhadap realissi Pelaksanaan Anggaran yang sudah terelalisasi serta Penjelasan kebijakan terkait adanya perubahan APBDes TA 2026.
Pembahsan dan Penetapan berjalan cukup alot, adanya interupsi dari Anggota BPD, Perwakilan masyarakat dan peserta lainnya terkait penjelasan pelaksanan kegiatan, serta permasalahan lain yang terjadi dikampong Bukit alim. bahkan musyawarah terancam di tunda.
Namun setalh bermusyawarah dan penyampaikan relaisasi serta tanggapan tanggapanyang disampaikan kepada Kampong, pada akhirnya Seluruh Anggota BPD yg Quorum serta masyarakat menyepakati terhadap Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampong Bukit Alim TA 2026.
Musywarah ditutup dengan Penandatanganan Berita Acara dan Nota Kesepakatan Antara Kepala Kampong dengan Badan Permusyawaratan Kampong disaksikan Muspika dan keterwakilan Masyarakat.
Selanjutnya paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari Rancanqan Qanun Kampong tentang Perubahan APBdes TA 2026 di usulkan kepada Camat Longkib untuk dapat dlakukan Evaluasi sebelum ditetapkan menjadi Qanun Kampong.


Komentar & Ulasan Pembaca (0)